The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
74
20. PERPAJAKAN (lanjutan)
20. TAXATION (continued)
f. Surat Ketetapan Pajak
f. Tax Assessment Letters
Perusahaan
The Company
Pada tahun 2018, Perusahaan menerima
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
dan Surat Tagihan Pajak (“STP”) atas PPN
tahun 2017. Selama tahun 2018, Perusahaan
telah menerima pengembalian pajak sebesar
Rp75.484.876.059.
Perusahaan
telah
menyetujui SKPLB tersebut dan telah
mencatat
penyesuaian
sebesar
Rp725.566.532 pada laba rugi. Atas jumlah
STP yang diterima, Perusahaan telah
mengajukan surat permohonan pengurangan
sanksi
administrasi.
Sampai
tanggal
penyelesaian laporan keuangan konsolidasian,
permohonan tersebut masih dalam proses.
In 2018, The Company received Tax
Assessment
Letter
for
Overpayment
(“SKPLB”) and Tax Collection Letter (”STP”)
for 2017 fiscal year. During 2018,
the Company has received tax refunds
amounting
to
Rp75,484,876,059.
The Company accepted SKPLB and recorded
adjustments amounting to Rp725,566,532 to
profit or loss. While for STP received,
the Company filed application for reduction of
administrative penalty. Up to the date of
completion of these consolidated financial
statements, the above application is still in
process.
Pada tanggal 12 April 2017, DJP
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk
pajak penghasilan badan - tahun pajak 2015.
Berdasarkan surat tersebut, DJP menyetujui
kelebihan pembayaran Perusahaan sebesar
Rp20.483.327.474
dan
mengurangi
kompensasi rugi fiskal untuk tahun yang
bersangkutan sebesar Rp22.844.585.076.
Kelebihan pembayaran tersebut telah diterima
sepenuhnya dari DJP pada bulan Mei 2017.
Selisih antara jumlah yang ditagih dengan
jumlah yang dikembalikan oleh Kantor Pajak
sebesar Rp104.469.658 dicatat dan disajikan
sebagai bagian dari akun “Beban Pajak
Penghasilan” dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian
pada tahun berjalan.
On April 12th 2017, the DGT issued a Tax
Assessment Letter for the corporate income
tax - fiscal year 2015. Based on such letter,
the DGT had agreed to the Company’
overpayment amounting to Rp20,483,327,474
and reduced Rp22,844,585,076 from the
Company’s tax loss carried forward for the
relevant fiscal year. The overpayment had
been fully refunded by the DGT in May 2017.
The difference between the amount claimed
and the amount refunded by the Tax Office
amounted to Rp104,469,658 was recorded
and presented as part of the “Income Tax
Expenses” account for the current year in the
consolidated statement of profit or loss and
other comprehensive income.
Perusahaan juga menerima beberapa surat
ketetapan pajak untuk berbagai jenis pajak
dari berbagai tahun pajak. Perusahaan telah
menyetujui seluruh ketetapan tersebut dan
telah
mencatat
penyesuaian
sebesar
Rp138.256.490 pada laba rugi.
The Company also received a number of
assessments for various taxes in respect of
various fiscal years. The Company accepted
all of those assessments and recorded
adjustments totaling to Rp138,256,490 to profit
or loss.
g. Administrasi
g. Administration
Undang-undang (“UU”) Perpajakan yang
berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-
masing perusahaan dalam Grup menghitung,
menetapkan dan membayar sendiri besarnya
jumlah pajak yang terutang secara individu.
The taxation laws of Indonesia require that
each company in the Group calculates,
assesses, and submits individual tax returns
on the basis of self assessment.
Berdasarkan UU yang berlaku, Direktorat
Jenderal Pajak dapat menetapkan atau
mengubah kewajiban pajak dalam jangka
waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak.
Under prevailing regulations, the Directorate
General of Tax may assess or amend taxes
within 5 years of the time the tax become due.
